Kampanye Kabupaten Meranti Hanya Diramaikan Spanduk

"MERANTI YESS! BENGKALIS NO!"

Itulah salah satu tulisan yang berada di sebuah spanduk yang digelar dibeberapa sudut kota Selatpanjang. Memang, akhir-akhir ini kota Selatpanjang diramaikan dengan berbagai spanduk yang mendukung pembentukan Kabupaten Meranti. Hampir di setiap ruas jalan terpasang spanduk mendukung Meranti, pujian kepada SBY dan JK – Presiden telah mengeluarkan Ampres tentang pembentukan Kabupaten Meranti – dan ada juga spanduk yang mencela Kabupaten Bengkalis. Benarkah dukungan masyarakat Selatpanjang seramai spanduk yang digelar?

Pada tanggal 23 s/d 25 Januari 2007 di Taman Cik Puan (Tugu), pendukung Meranti mengadakan kampanye. Sebelumnya sudah tersiar kabar bahwa pendukung Meranti akan melakukan demo dengan massa berjumlah ± 2 ribu orang di Taman Cik Puan yang berada di jalan Merdeka. Tapi kenyataannya, tidak sampai 300 orang yang ikut melakukan aksi demo maupun menyaksikan kampanye dari pinggir-pinggir jalan yang mengelilingi taman Cik Puan. Dan saya tidak tau pasti apakah yang datang menonton adalah pendukung Meranti. Namun, ketika salah seorang tokoh Meranti yang sedang melakukan orasi di pentas, meminta agar pendukung Meranti untuk maju ke tengah taman, hanya beberapa orang saja yang maju ke tengah taman, kurang dari 150 orang.

Sedangkan di sisi Taman Cik Puan terbentang kain putih untuk mengumpulkan tanda tangan masyarakat yang mendukung terbentuknya Kabupaten Meranti, juga tidak berhasil mengumpulkan ribuan tanda tangan masyarakat. Dari hasil pengamatan saya, jumlah tanda tangan yang terkumpul tidak lebih dari 500 tanda tangan.

Ironis memang, sementara tim sukses Meranti berjuang keras mencari dukungan masyarakat yang diperkirakan biaya untuk kampanye selama 3 hari tersebut - dengan menyewa orgen tunggal dan mesin diesel, pembuatan spanduk, dan lainnya - memakan biaya belasan juta rupiah, namun dukungan masyarakat Meranti tidaklah optimal.

Kalaupun ada sebagian Koran-koran yang memberitakan adanya ribuan massa yang mendatangi Taman Cik Puan untuk memberikan dukungan kepada Meranti, itu terjadi pada tanggal 25 Januari 2007. Bertepatan dengan pelaksanaan pawai takruf sebagai pembukaan MTQ se Kecamatan Tebing Tinggi yang diadakan tak jauh dari Taman Cik Puan yaitu di depan jalan Merdeka (di depan kolam). Mungkin peserta pawai yang ribuan inilah yang kemudian dikatakan dalam pemberitaan sejumlah koran sebagai pendukung Meranti yang berjumlah ribuan.

Jadi, benarkah pembentukan Meranti adalah aspirasi rakyat? Sangat sulit untuk mengatakan iya atau pun tidak. Karena tidak ada angka-angka yang pasti untuk memastikannya, karena selama ini tidak pernah diadakan jajak pendapat kepada masyarakat yang berada di kepulauan Meranti. Namun, jika dilihat dari sedikitnya jumlah masyarakat yang ikut partisipasi dalam kampanye kemarin, dan kita jadikan sebagai barometer aspirasi masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat tidak mendukung Meranti.

Saya khawatir pembentukan Meranti ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata. Maklumlah, tak lama lagi akan ada pemilihan gubernur di Prov. Riau. Suaai….??

Haruskah Pemekaran?

Pemisahan diri dari Kabupaten Bengkalis, membentuk kabupaten baru yaitu Meranti, telah lama dicita-citakan oleh sekelompok masyarakat Meranti. Cukup beralasan memang, jika pemisahan dari Kab. Bengkalis dikarenakan tidak adanya pemerataan pembangunan. Selama ini hanya kota Bengkalis yang mendapat perhatian lebih Pemkab. Sedangkan daerah Meranti kurang mendapat perhatian.

Kalau itu yang dipermasalahkan, pemekaran bukanlah jalan penyelesaiannya. Meranti punya calon-calon rakyat yang telah duduk di DPRD Kab. Bengkalis dari hasil Pemilu. Harusnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemkab dapat disampaikan oleh DPRD. Bukankah mereka dipilih untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kalau, dalam RAPBD ditemukan pembangunan yang tidak adil dan merata, harusnya DPRD tidak mengesahkannya.

Saya setuju, banyak proyek mubazir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun kesalahan tersebut tidak bisa bulat-bulat dilemparkan kepada pemerintah kabupaten. DPRD yang mengesahkan RAPBD harus ikut bertanggung jawab karena setiap program pembangunan Pemkab melalui APBD disahkan oleh mereka. Benarkah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis wakil dari Meranti sudah menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa tidak ada pemerataan pembangunan? Anehnya, pembentukan Meranti didukung pula oleh beberapa partai politik.

Bersambung....