Jangan Cemari Perjuangan Meranti

Ini adalah sambungan dari tulisan saya sebelumnya yaitu Kampanye Kabupaten Meranti Hanya Diramaikan Spanduk. Tulisan kali ini tentu saja masih seputar pembentukan Kabupaten Meranti.

Saat saya menuliskan tulisan ini, beberapa tokoh Meranti dari Selatpanjang sedang berada di Jakarta guna mendesak DPR, DPD, dan pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembentukan Kabupaten Meranti.

Dari informasi yang saya dapat, keberangkatan perwakilan Meranti tersebut disponsori oleh salah seorang calon bupati yang kalah dalam Pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2005 lalu. Herannya, tokoh tersebut bukan berasal dari Selatpanjang maupun Meranti. Tentu ini akan menimbulkan pertanyaan, ada apa dibalik semua ini? Mungkinkah ada unsur balas dendam?

Bila dugaan itu benar, sangat disayangkan perjuangan Kabupaten Meranti yang dilaungkan sejak tahun 1958 dikotori dengan niat balas dendam politik oleh orang yang hanya memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadinya. Seharusnya perjuangan Meranti benar-benar murni perjuangan seluruh masyarakat di kepulauan Meranti, bukan atas desakan dari orang luar yang hanya ingin melampiaskan dendamnya semata.

Masyarakat Selatpanjang atau Meranti boleh saja kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selama itu Pemkab terkesan lebih mementingkan pembangunan di kota Bengkalis. Sedangkan daerah-daerah kecamatan lain hanya merasakan sedikit pembangunan. Sebut saja pembangunan pelabuhan internasional yang dibangun di kota Bengkalis, tak banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat di luar kota Bengkalis, dan tak banyak pula turis yang singgah. Padahal masyarakat Meranti lebih memerlukan jalan penghubung antar desa, rumah sakit, dan listrik di daerah mereka. Tidak meratanya pembangunan ini, lebih-lebih dirasakan oleh Kecamatan Merbau, meskipun Merbau adalah salah satu daerah penghasil minyak bumi di Kabupaten Bengkalis.

Meskipun demikian, pemekaran atau pembentukan kabupaten harus disikapi dengan arif, bijaksana dan penuh perhitungan. Bukan disikapi dengan gegabah apalagi dicemari dengan dendam politik. Alangkah baiknya jika Selatpanjang atau Kepulauan Meranti membenahi segala infrastruktur yang belum tersedia. Dan mendesak Pemkab Bengkalis untuk segera melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa-desa yang masih jauh tertinggal. Tentu saja ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun jika seluruh komponen masyarakat Meranti punya niat untuk membangun daerahnya, dalam waktu 5 tahun segala cita-cita pembentukan kabupaten akan terwujud.

Saya khawatir jika pembentukan kabupaten Meranti dilaksanakan dalam waktu dekat ini, akan menyesengsarakan masyarakat. Perubahan status wilayah dari kecamatan menjadi kabupaten tentu saja akan membuat tarif pajak dan retribusi akan naik, belum lagi ulah pengusaha yang seenaknya menaikkan harga barang. Apakah masyarakat sudah siap menerima ini?

Dan yang lebih penting lagi masalah listrik di Selatpanjang yang hidup enggan, mati pun segan. Listrik di Selatpanjang yang disuplai oleh PLN dan BUMD Kabupaten Bengkalis sedang mengalami masalah kerusakan mesin yang menyebabkan pemadaman. PLN pun tidak mampu mengatasi masalah tersebut dan hanya menunggu bantuan Pemkab Bengkalis. Bagaimana jika nantinya Selatpanjang lepas dari Kabupaten Bengkalis? Apakah serta merta masalah listrik di Selatpanjang langsung teratasi?

Saya heran, mengapa semua tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Meranti – terutama yang berasal dari Selatpanjang – terlalu sibuk menghitung jumlah PAD dari kabupaten Meranti, tapi mereka sekalipun tak pernah menghitung kerugian dan penderitaan masyarakat akibat dari kelangkaan minyak tanah, naiknya harga beras dan pemadaman listrik. Anehnya lagi, mereka malah sibuk bagi-bagi jabatan di kabupaten Meranti nantinya, menunjuk si A sebagai bupati, si B kacab dinas ini dan itu. Sangat disayangkan, perjuangan Meranti tidak lagi memikirkan kesejahteraan masyarakat, tapi hanya untuk kepuasan mendapat jabatan dan kekuasaan.

Saya setuju dengan pembentukan kabupaten Meranti, tapi jangan cemari perjuangan ini dengan balas dendam dan ketamakan untuk mendapatkan kekuasaan.
Menurut saya, mencari solusi untuk mengatasi berbagai krisis yang sedang melanda negeri Selatpanjang, itulah yang lebih utama harus diperjuangkan.

Selatpanjang Terancam Flu Burung

Mungkin ini akan menjadi informasi bagi teman-teman sekampung dan setanah air yang sekarang lagi berada di perantauan. Selatpanjang, kampung halaman kita yang tercinta dinyatakan positif flu burung. Setelah dilakukan pemeriksaan pada ayam milik salah satu masyarakat Selatpanjang yang berada daerah Rintis, Desa Banglas Barat. Dari pemeriksaan tersebut dinyatakan positif flu burung.

Pemerintah setempat sudah mengeluarkan perintah larangan pemeliharaan unggas dan meminta masyarakat yang memelihara unggas untuk segera memusnahkan peliharaan mereka untuk menghindari penyebaran penyakit flu burung.

Namun, pemerintah setempat tidak menyatakan hal yang sama terhadap penangkaran burung walet yang marak didirikan di kota Selatpanjang. Dan tidak ada pernyataan resmi dari Pemerintah bahwa burung walet terbebas dari flu burung. Hal ini tentu saja membuat khawatir masyarakat Selatpanjang yang pada umumnya mereka tinggal di kelilingi oleh sarang burung walet.

Akankah masyarakat aman dari flu burung bila sarang-sarang burung walet yang menghiasi kota Selatpanjang tidak ikut dimusnahkan? Ini menjadi pertanyaan seluruh masyarakat Selatpanjang dan semoga Pemerintah setempat mampu memberikan jawaban.

Kampanye Kabupaten Meranti Hanya Diramaikan Spanduk

"MERANTI YESS! BENGKALIS NO!"

Itulah salah satu tulisan yang berada di sebuah spanduk yang digelar dibeberapa sudut kota Selatpanjang. Memang, akhir-akhir ini kota Selatpanjang diramaikan dengan berbagai spanduk yang mendukung pembentukan Kabupaten Meranti. Hampir di setiap ruas jalan terpasang spanduk mendukung Meranti, pujian kepada SBY dan JK – Presiden telah mengeluarkan Ampres tentang pembentukan Kabupaten Meranti – dan ada juga spanduk yang mencela Kabupaten Bengkalis. Benarkah dukungan masyarakat Selatpanjang seramai spanduk yang digelar?

Pada tanggal 23 s/d 25 Januari 2007 di Taman Cik Puan (Tugu), pendukung Meranti mengadakan kampanye. Sebelumnya sudah tersiar kabar bahwa pendukung Meranti akan melakukan demo dengan massa berjumlah ± 2 ribu orang di Taman Cik Puan yang berada di jalan Merdeka. Tapi kenyataannya, tidak sampai 300 orang yang ikut melakukan aksi demo maupun menyaksikan kampanye dari pinggir-pinggir jalan yang mengelilingi taman Cik Puan. Dan saya tidak tau pasti apakah yang datang menonton adalah pendukung Meranti. Namun, ketika salah seorang tokoh Meranti yang sedang melakukan orasi di pentas, meminta agar pendukung Meranti untuk maju ke tengah taman, hanya beberapa orang saja yang maju ke tengah taman, kurang dari 150 orang.

Sedangkan di sisi Taman Cik Puan terbentang kain putih untuk mengumpulkan tanda tangan masyarakat yang mendukung terbentuknya Kabupaten Meranti, juga tidak berhasil mengumpulkan ribuan tanda tangan masyarakat. Dari hasil pengamatan saya, jumlah tanda tangan yang terkumpul tidak lebih dari 500 tanda tangan.

Ironis memang, sementara tim sukses Meranti berjuang keras mencari dukungan masyarakat yang diperkirakan biaya untuk kampanye selama 3 hari tersebut - dengan menyewa orgen tunggal dan mesin diesel, pembuatan spanduk, dan lainnya - memakan biaya belasan juta rupiah, namun dukungan masyarakat Meranti tidaklah optimal.

Kalaupun ada sebagian Koran-koran yang memberitakan adanya ribuan massa yang mendatangi Taman Cik Puan untuk memberikan dukungan kepada Meranti, itu terjadi pada tanggal 25 Januari 2007. Bertepatan dengan pelaksanaan pawai takruf sebagai pembukaan MTQ se Kecamatan Tebing Tinggi yang diadakan tak jauh dari Taman Cik Puan yaitu di depan jalan Merdeka (di depan kolam). Mungkin peserta pawai yang ribuan inilah yang kemudian dikatakan dalam pemberitaan sejumlah koran sebagai pendukung Meranti yang berjumlah ribuan.

Jadi, benarkah pembentukan Meranti adalah aspirasi rakyat? Sangat sulit untuk mengatakan iya atau pun tidak. Karena tidak ada angka-angka yang pasti untuk memastikannya, karena selama ini tidak pernah diadakan jajak pendapat kepada masyarakat yang berada di kepulauan Meranti. Namun, jika dilihat dari sedikitnya jumlah masyarakat yang ikut partisipasi dalam kampanye kemarin, dan kita jadikan sebagai barometer aspirasi masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat tidak mendukung Meranti.

Saya khawatir pembentukan Meranti ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata. Maklumlah, tak lama lagi akan ada pemilihan gubernur di Prov. Riau. Suaai….??

Haruskah Pemekaran?

Pemisahan diri dari Kabupaten Bengkalis, membentuk kabupaten baru yaitu Meranti, telah lama dicita-citakan oleh sekelompok masyarakat Meranti. Cukup beralasan memang, jika pemisahan dari Kab. Bengkalis dikarenakan tidak adanya pemerataan pembangunan. Selama ini hanya kota Bengkalis yang mendapat perhatian lebih Pemkab. Sedangkan daerah Meranti kurang mendapat perhatian.

Kalau itu yang dipermasalahkan, pemekaran bukanlah jalan penyelesaiannya. Meranti punya calon-calon rakyat yang telah duduk di DPRD Kab. Bengkalis dari hasil Pemilu. Harusnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemkab dapat disampaikan oleh DPRD. Bukankah mereka dipilih untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kalau, dalam RAPBD ditemukan pembangunan yang tidak adil dan merata, harusnya DPRD tidak mengesahkannya.

Saya setuju, banyak proyek mubazir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun kesalahan tersebut tidak bisa bulat-bulat dilemparkan kepada pemerintah kabupaten. DPRD yang mengesahkan RAPBD harus ikut bertanggung jawab karena setiap program pembangunan Pemkab melalui APBD disahkan oleh mereka. Benarkah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis wakil dari Meranti sudah menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa tidak ada pemerataan pembangunan? Anehnya, pembentukan Meranti didukung pula oleh beberapa partai politik.

Bersambung....